Panduan Menyusun Kebijakan & Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Port Facility Security Plan (PFSP), atau dalam praktik sehari-hari di Indonesia sering disebut Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan, adalah dokumen inti yang menentukan apakah sebuah terminal atau dermaga layak dianggap aman menurut standar internasional.

Tanpa PFSP yang tersusun rapi dan disetujui otoritas, sebuah fasilitas pelabuhan berisiko ditolak sandarnya oleh kapal-kapal berbendera asing, kehilangan kepercayaan mitra logistik, dan yang paling krusial, tidak siap menghadapi ancaman nyata seperti penyelundupan, sabotase, atau serangan bersenjata.

Panduan ini disusun sebagai referensi tunggal dan paling lengkap di Port Academy untuk topik penyusunan kebijakan dan rencana keamanan fasilitas pelabuhan, mulai dari dasar hukum, tahapan teknis penyusunan, struktur organisasi, hingga pelatihan personel yang dibutuhkan agar dokumen tersebut benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar arsip di atas kertas.

Daftar Isi

Apa Itu PFSP dan Mengapa Wajib Dimiliki Setiap Fasilitas Pelabuhan
Dasar Hukum dan Regulasi yang Melandasi PFSP
PFSA: Fondasi Wajib Sebelum PFSP Disusun
Tingkat Keamanan (Security Level) dan Pengaruhnya terhadap PFSP
Struktur Organisasi dan Peran Kunci dalam PFSP
Komponen Wajib dalam Dokumen PFSP
Tahapan Praktis Menyusun PFSP
Kontrol Akses, Zona Terbatas, dan Pemeriksaan Kargo
Prosedur Tanggap Darurat dan Kesinambungan Operasional
Pelatihan, Kompetensi, dan Sertifikasi Personel Keamanan
Latihan (Drill) dan Simulasi (Exercise) Keamanan
Dokumentasi, Persetujuan Otoritas, dan Kerahasiaan PFSP
Audit, Evaluasi, dan Amandemen PFSP secara Berkelanjutan
Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
Tantangan Umum dalam Implementasi PFSP dan Solusinya
Kesimpulan
FAQ Seputar PFSP

Apa Itu PFSP dan Mengapa Wajib Dimiliki Setiap Fasilitas Pelabuhan

PFSP adalah dokumen formal berisi kebijakan, struktur tanggung jawab, serta seluruh prosedur operasional yang harus dijalankan sebuah fasilitas pelabuhan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman keamanan. Dokumen ini tidak disusun secara sepihak; ia lahir dari hasil kajian risiko yang disebut Port Facility Security Assessment (PFSA), dan baru sah berlaku setelah mendapat persetujuan otoritas keamanan pelabuhan yang berwenang.

Kewajiban ini berakar dari amandemen SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) Bab XI-2 yang melahirkan ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code), berlaku efektif sejak 1 Juli 2004 sebagai respons global atas meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan transnasional di sektor maritim.

Setiap fasilitas pelabuhan yang melayani kapal internasional (SOLAS ships) wajib memiliki PFSP yang telah disetujui, karena dokumen inilah yang menjadi dasar penerbitan Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF), tanpa itu, kapal asing berhak menolak sandar atau otoritas pelabuhan negara lain dapat mengenakan pembatasan.

Intinya: PFSP bukan formalitas administratif, melainkan kontrak operasional antara manajemen pelabuhan dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas negara, operator kapal, dan personel di lapangan tentang bagaimana keamanan dijaga setiap hari, dan bagaimana semua pihak bertindak ketika ancaman itu benar-benar terjadi.

Dasar Hukum dan Regulasi yang Melandasi PFSP

Kerangka hukum PFSP berlapis dua: regulasi internasional yang bersifat mengikat secara global, dan regulasi nasional yang menerjemahkannya ke konteks operasional Indonesia.

SOLAS Chapter XI-2 — mewajibkan penerapan langkah-langkah keamanan tambahan bagi kapal dan fasilitas pelabuhan yang melayani pelayaran internasional.
ISPS Code Part A — berisi persyaratan wajib (mandatory), termasuk kewajiban menyusun PFSA, PFSP, menunjuk Port Facility Security Officer (PFSO), dan menetapkan tingkat keamanan.
ISPS Code Part B — berisi panduan pelaksanaan (recommendatory guidance) yang menjelaskan cara teknis memenuhi Part A, misalnya frekuensi latihan atau contoh format dokumen.
Regulasi nasional Indonesia — Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan turunan untuk mengadopsi ISPS Code ke dalam sistem hukum domestik, salah satunya dikenal sebagai peraturan tentang manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (pernah dikenal melalui PM 134 Tahun 2016, menggantikan ketentuan sebelumnya). Karena regulasi teknis dapat diperbarui, sebaiknya bagian legal atau PFSO fasilitas Anda selalu mengecek versi terbaru ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat sebelum menyusun atau merevisi PFSP.

ISPS Code Part A vs Part B

Aspek	ISPS Code Part A	ISPS Code Part B
Sifat	Wajib (mandatory)	Rekomendasi (guidance)
Isi	Kewajiban inti: PFSA, PFSP, PFSO, tingkat keamanan	Panduan teknis pelaksanaan & contoh praktik terbaik
Konsekuensi tidak dipenuhi	Fasilitas tidak dapat disertifikasi/disetujui	Tidak otomatis melanggar, tapi menurunkan kualitas implementasi

PFSA: Fondasi Wajib Sebelum PFSP Disusun

Kesalahan paling umum yang ditemui di lapangan adalah menyusun PFSP tanpa terlebih dulu menuntaskan PFSA (Port Facility Security Assessment). Padahal, ISPS Code secara eksplisit mensyaratkan PFSA sebagai prasyarat: Anda tidak bisa merancang mitigasi ancaman jika ancaman dan aset kritis itu sendiri belum teridentifikasi secara sistematis.

PFSA setidaknya mencakup empat elemen berikut:

Identifikasi aset dan infrastruktur penting — dermaga, gudang, area bongkar muat, jalur akses, sistem kelistrikan dan komunikasi.
Identifikasi ancaman potensial — termasuk skenario penyelundupan, sabotase, akses ilegal, hingga ancaman siber terhadap sistem kontrol pelabuhan.
Identifikasi kelemahan (vulnerability) — celah fisik, prosedural, maupun manusia yang dapat dieksploitasi.
Penentuan prioritas mitigasi — menyusun peringkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak, sebagai dasar alokasi sumber daya keamanan.

PFSA vs PFSP

Perbandingan	PFSA	PFSP
Tujuan	Menilai risiko & kerentanan	Menetapkan kebijakan & prosedur mitigasi
Sifat	Kajian/analisis (assessment)	Rencana operasional (action plan)
Urutan	Dilakukan lebih dulu	Disusun berdasarkan hasil PFSA
Pembaruan	Ditinjau ulang saat ada perubahan risiko signifikan	Ditinjau berkala & setiap ada amandemen PFSA

Tingkat Keamanan (Security Level) dan Pengaruhnya terhadap PFSP

ISPS Code mengenal tiga tingkat keamanan yang menentukan seberapa ketat langkah-langkah pengamanan harus diterapkan pada suatu waktu. PFSP wajib memuat langkah konkret untuk masing-masing level ini, bukan hanya untuk kondisi normal.

Level	Definisi	Contoh Langkah Tambahan
Level 1 Normal	Kondisi standar; langkah keamanan minimum dijalankan setiap saat.	Kontrol akses rutin, patroli terjadwal, pemeriksaan acak.
Level 2 Meningkat	Risiko insiden keamanan meningkat untuk periode tertentu.	Frekuensi pemeriksaan kargo & kendaraan ditambah, pengawasan CCTV diperketat, pembatasan area diperluas.
Level 3 Eksepsional	Insiden keamanan mungkin atau hampir pasti terjadi, berlaku terbatas untuk durasi tertentu.	Pembatasan akses ke satu titik masuk, koordinasi langsung dengan aparat keamanan negara, kesiapan evakuasi penuh.

Penetapan level ini umumnya diinstruksikan oleh otoritas pemerintah (Contracting Government), dan PFSO wajib memastikan seluruh personel memahami perubahan prosedur setiap kali level berubah, bukan sekadar tahu definisinya di atas kertas.

Struktur Organisasi dan Peran Kunci dalam PFSP

1. Port Facility Security Officer (PFSO)

PFSO adalah individu yang ditunjuk secara resmi untuk menyusun, memelihara, mengimplementasikan, dan meninjau ulang PFSP. Tanggung jawabnya meliputi memimpin pelaksanaan PFSA, memastikan kontrol akses berjalan sesuai level keamanan yang berlaku, menjadi penghubung dengan Ship Security Officer (SSO) dan Company Security Officer (CSO) dari kapal yang bersandar, serta melaporkan insiden keamanan kepada otoritas berwenang.

2. Personel dengan Designated Security Duties

Ini adalah petugas yang secara spesifik ditugaskan menjalankan fungsi keamanan, penjagaan akses, pemeriksaan kargo, patroli area terbatas. Personel ini wajib memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibanding staf umum, biasanya melalui SAT (Security Awareness Training) for Port Facility Personnel with Designated Security Duties – IMO Model Course 3.25, dilengkapi sertifikasi kompetensi resmi seperti Sertifikasi BNSP.

3. Personel Tanpa Designated Security Duties

Karyawan operasional lain yang bekerja di area pelabuhan, meski tidak bertugas menjaga keamanan secara langsung tetap wajib memiliki kesadaran keamanan dasar: mengenali tanda bahaya, mengetahui jalur pelaporan, dan memahami batasan area yang boleh mereka akses.

4. Komitmen Manajemen Puncak

PFSP hanya efektif jika manajemen tingkat atas memberi dukungan anggaran, wewenang, dan konsistensi penegakan aturan. Tanpa komitmen ini, dokumen sebaik apa pun akan berhenti menjadi arsip yang tidak pernah benar-benar dijalankan.

Komponen Wajib dalam Dokumen PFSP

Mengacu pada ISPS Code Part A & B/16, sebuah dokumen PFSP yang lengkap minimal memuat:

Langkah pencegahan masuknya senjata, bahan berbahaya, atau perangkat ilegal ke area pelabuhan.
Identifikasi restricted area beserta langkah mencegah akses tidak sah.
Prosedur kontrol akses bagi orang, kendaraan, dan kargo.
Prosedur respons terhadap ancaman atau pelanggaran keamanan, termasuk menjaga operasional kritis tetap berjalan.
Prosedur mengikuti instruksi tambahan dari otoritas saat tingkat keamanan level 3 diberlakukan.
Prosedur evakuasi ketika terjadi ancaman keamanan.
Uraian tugas PFSO dan seluruh personel dengan tanggung jawab keamanan.
Prosedur interaksi dengan sistem keamanan kapal (ship security) yang sedang bersandar.
Prosedur peninjauan dan pembaruan PFSP secara berkala.
Prosedur pelaporan insiden keamanan kepada otoritas terkait.
Identitas dan kontak PFSO yang dapat dihubungi setiap saat.
Langkah menjaga kerahasiaan informasi yang termuat dalam PFSP.
Langkah pengamanan kargo dan peralatan bongkar muat dari sabotase atau penyusupan.
Prosedur audit internal terhadap pelaksanaan PFSP itu sendiri.

Tahapan Praktis Menyusun PFSP

Berikut alur kerja yang lazim digunakan fasilitas pelabuhan dalam menyusun PFSP dari nol hingga siap diajukan untuk persetujuan otoritas.

Bentuk tim penyusun & tunjuk PFSO. Libatkan manajemen operasional, HSE, IT, dan perwakilan keamanan fisik sejak awal.
Lakukan PFSA secara menyeluruh. Petakan aset kritis, ancaman, dan kerentanan sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.
Tentukan restricted area dan zona keamanan berdasarkan tingkat kekritisan — dermaga dan gudang kargo umumnya memerlukan pengawasan lebih ketat dibanding area publik.
Susun SOP operasional keamanan untuk setiap zona dan setiap tingkat keamanan (level 1, 2, 3).
Rancang prosedur tanggap darurat untuk berbagai skenario: kebakaran, sabotase, penyelundupan, ancaman bom, hingga aktivasi alarm keamanan kapal saat bersandar.
Integrasikan teknologi pendukung — CCTV dengan analitik, kontrol akses elektronik, sensor gerak, sistem deteksi kargo sebagai pelengkap, bukan pengganti, prosedur manual dan personel terlatih.
Rancang program pelatihan dan sertifikasi personel sesuai peran masing-masing (lihat bagian 10).
Lakukan tinjauan internal lintas departemen sebelum dokumen difinalisasi, memastikan seluruh prosedur realistis dan dapat dijalankan tim di lapangan.
Ajukan dokumen kepada otoritas berwenang (KSOP/Kesyahbandaran atau instansi yang ditunjuk) untuk mendapat persetujuan resmi sebelum diberlakukan.
Sosialisasikan dan implementasikan PFSP ke seluruh personel, kontraktor, dan mitra operasional di area pelabuhan.
Jalankan latihan (drill), simulasi (exercise), dan audit berkala agar dokumen tetap relevan dan benar-benar teruji (lihat bagian 11 & 13).

Kontrol Akses, Zona Terbatas, dan Pemeriksaan Kargo

Kontrol akses adalah lapisan pertahanan pertama yang paling sering diuji dalam praktik sehari-hari. Beberapa prinsip yang perlu ditegaskan dalam PFSP:

Segmentasi zona berbasis risiko. Area publik, area operasional, dan area sangat terbatas (misalnya ruang kontrol atau titik penyimpanan kargo bernilai tinggi) memerlukan tingkat verifikasi berbeda.
Identitas terverifikasi. Kartu akses elektronik, biometrik, atau kombinasi keduanya membantu memastikan hanya pihak berwenang yang bisa masuk ke titik kritis, sekaligus meninggalkan jejak audit digital.
Pemeriksaan kargo dan kendaraan berlapis. Kombinasi pemeriksaan fisik acak, x-ray, dan dokumentasi manifest silang membantu mendeteksi penyelundupan lebih dini.
Pengawasan berkelanjutan. CCTV dengan analitik video, sensor gerak, dan patroli manusia harus saling melengkapi, teknologi tanpa personel terlatih untuk menginterpretasi data hanya akan menghasilkan rekaman, bukan pencegahan.

Prosedur Tanggap Darurat dan Kesinambungan Operasional

PFSP harus menjawab pertanyaan konkret: apa yang dilakukan tim dalam lima menit pertama setelah ancaman terdeteksi? Prosedur tanggap darurat minimal mencakup:

Rantai komando dan jalur eskalasi — siapa mengambil keputusan pada setiap tahap insiden.
Aktivasi sistem alarm dan komunikasi darurat ke seluruh area.
Jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas bagi personel maupun pengunjung.
Langkah menjaga operasional kritis tetap berjalan (business continuity) selama insiden ditangani.
Prosedur koordinasi dengan pihak eksternal — kepolisian, TNI AL, pemadam kebakaran, atau otoritas maritim — sesuai skala insiden.

Prosedur ini hanya bernilai jika diuji melalui latihan rutin (dibahas pada bagian 11), bukan sekadar dituliskan dalam dokumen.

Pelatihan, Kompetensi, dan Sertifikasi Personel Keamanan

Sehebat apa pun prosedur yang dirancang di atas kertas, keberhasilan PFSP pada akhirnya ditentukan oleh personel yang menjalankannya. Karena itu, ISPS Code menekankan pelatihan berjenjang sesuai tanggung jawab masing-masing:

PFSO memerlukan pemahaman menyeluruh tentang PFSA, penyusunan PFSP, koordinasi dengan CSO/SSO, serta prosedur audit dan pelaporan.
Personel dengan designated security duties memerlukan SAT for Port Facility Personnel with Designated Security Duties (IMO M.C 3.25) — mencakup teknik inspeksi, kontrol akses, pengoperasian peralatan pengawasan, hingga penanganan insiden di lapangan.
Staf umum tanpa tugas keamanan khusus tetap memerlukan pembekalan kesadaran keamanan dasar agar tidak menjadi celah termudah yang dieksploitasi pihak tak bertanggung jawab.

Kompetensi ini idealnya diperkuat dengan sertifikasi resmi seperti Sertifikasi BNSP, yang memberi bukti bahwa kemampuan personel telah diuji sesuai standar kompetensi nasional, bukan hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga dinyatakan kompeten oleh lembaga yang berwenang.

Kombinasi pelatihan berbasis IMO Model Course dan sertifikasi kompetensi nasional inilah yang menjadi fokus program Port Academy dalam mendampingi fasilitas pelabuhan menyiapkan personelnya.

Latihan (Drill) dan Simulasi (Exercise) Keamanan

ISPS Code Part B memberi panduan frekuensi minimum yang lazim diadopsi banyak otoritas pelabuhan:

Drill (latihan skala kecil, fokus pada satu prosedur spesifik) idealnya dilakukan minimal setiap tiga bulan.
Exercise (simulasi skala lebih besar, melibatkan berbagai skenario dan pihak) idealnya dilakukan minimal satu kali per tahun kalender, dengan jeda tidak lebih dari 18 bulan antar-exercise.

Catatan: angka di atas merupakan praktik umum yang banyak diadopsi berdasarkan pedoman ISPS Code Part B. Frekuensi pasti yang berlaku di fasilitas Anda sebaiknya tetap dikonfirmasi ke otoritas pelabuhan setempat, karena bisa saja ada ketentuan tambahan yang lebih ketat.

Variasi bentuk latihan, tabletop exercise, simulasi penuh (full-scale), atau latihan gabungan dengan otoritas eksternal membantu personel terbiasa menghadapi skenario berbeda, bukan hanya menghafal satu naskah simulasi yang itu-itu saja.

Dokumentasi, Persetujuan Otoritas, dan Kerahasiaan PFSP

PFSP hanya sah berlaku setelah disetujui secara resmi oleh otoritas berwenang (Contracting Government atau instansi yang ditunjuknya, di Indonesia umumnya melalui KSOP/Kesyahbandaran di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Setiap amandemen terhadap dokumen yang sudah disetujui juga wajib melalui proses persetujuan ulang, tidak bisa direvisi sepihak oleh manajemen fasilitas.

Karena memuat informasi sensitif, seperti titik lemah, jalur pengamanan, hingga kontak personel kunci, PFSP wajib diperlakukan sebagai dokumen terbatas (restricted/confidential). Akses terhadap dokumen ini harus dibatasi hanya untuk pihak yang benar-benar berkepentingan, dan setiap salinan fisik maupun digital perlu tercatat.

Audit, Evaluasi, dan Amandemen PFSP secara Berkelanjutan

PFSP bukan dokumen sekali jadi. Ancaman keamanan terus berevolusi, sehingga dokumen ini perlu ditinjau ulang melalui:

Audit internal rutin untuk memastikan seluruh SOP benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis.
Evaluasi pasca-insiden setiap kali terjadi pelanggaran keamanan, sekecil apa pun, untuk menutup celah yang terungkap.
Evaluasi pasca-latihan/simulasi guna mengukur kecepatan respons dan efektivitas koordinasi.
Audit eksternal oleh otoritas pelabuhan atau pihak independen sebagai validasi objektif.

Hasil dari proses ini harus dituangkan menjadi amandemen resmi terhadap PFSP, lengkap dengan proses persetujuan ulang sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Keamanan fasilitas pelabuhan tidak pernah menjadi tanggung jawab satu entitas saja. PFSP yang matang memuat jalur koordinasi jelas dengan:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator dan pemberi persetujuan.
Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk insiden berskala besar atau ancaman keamanan negara.
Bea Cukai dan Imigrasi untuk penanganan penyelundupan dan pelanggaran lintas batas.
CSO dan SSO dari kapal yang bersandar, agar Declaration of Security (DoS) dapat disepakati saat diperlukan.

Semakin jelas jalur komunikasi ini didefinisikan di dalam PFSP, semakin cepat pula respons yang bisa diberikan saat insiden nyata terjadi, karena semua pihak sudah tahu perannya sebelum krisis dimulai, bukan mencari-cari kontak yang tepat di tengah kepanikan.

Tantangan Umum dalam Implementasi PFSP dan Solusinya

Tantangan	Solusi Praktis
Ancaman yang terus berkembang (siber, modus penyelundupan baru)	Jadwalkan peninjauan PFSA & PFSP lebih sering dari batas minimum regulasi, libatkan personel bersertifikat dalam proses pembaruan.
Keterbatasan anggaran untuk teknologi canggih	Prioritaskan investasi pada kompetensi personel (pelatihan & sertifikasi IMO 3.25) yang memberikan efektivitas tinggi dengan biaya lebih terkendali dibanding pengadaan teknologi mahal sekaligus.
Koordinasi lintas instansi yang kompleks	Susun protokol komunikasi tertulis dan uji lewat exercise gabungan secara berkala, bukan hanya mengandalkan kontak informal.
PFSP hanya menjadi dokumen arsip, tidak dijalankan	Pastikan komitmen manajemen puncak, jadikan kepatuhan terhadap PFSP sebagai bagian dari evaluasi kinerja operasional rutin.

Kesimpulan

Menyusun kebijakan dan rencana keamanan fasilitas pelabuhan bukan proyek satu kali selesai, melainkan siklus berkelanjutan: dimulai dari PFSA yang cermat, dituangkan ke dalam PFSP yang lengkap dan disetujui otoritas, dijalankan oleh personel yang kompeten, diuji lewat latihan rutin, lalu diperbarui setiap kali ada celah atau perubahan risiko.

Fasilitas pelabuhan yang menjalankan siklus ini secara disiplin bukan hanya patuh terhadap ISPS Code, tetapi benar-benar siap menghadapi ancaman nyata dan itulah yang membedakan pelabuhan yang aman secara substansi dari yang hanya aman di atas kertas.

Ingin memastikan personel fasilitas pelabuhan Anda memenuhi standar SAT for Port Facility Personnel with Designated Security Duties (IMO M.C 3.25) sekaligus mengantongi Sertifikasi BNSP? Program Port Academy dirancang untuk membekali tim Anda dengan kompetensi praktis, bukan sekadar teori. Lihat Program Pelatihan Port Academy.

FAQ Seputar PFSP

Apa perbedaan utama antara PFSA dan PFSP?

PFSA adalah proses kajian risiko untuk mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan fasilitas pelabuhan. PFSP adalah dokumen rencana operasional yang disusun berdasarkan hasil PFSA tersebut, berisi kebijakan dan prosedur konkret untuk mencegah serta merespons ancaman.

Siapa yang berwenang menyetujui PFSP?

Di Indonesia, persetujuan umumnya dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sesuai peran otoritas negara (Contracting Government) dalam ISPS Code.

Apakah PFSP boleh diakses oleh semua karyawan?

Tidak. PFSP berisi informasi sensitif tentang titik lemah dan prosedur pengamanan, sehingga wajib diperlakukan sebagai dokumen terbatas dan hanya diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Seberapa sering PFSP harus ditinjau ulang?

Tidak ada satu angka mutlak untuk semua fasilitas, namun praktik umum adalah meninjau ulang setiap kali ada perubahan risiko signifikan, pasca-insiden, pasca-latihan besar, atau minimal secara berkala sesuai ketentuan otoritas setempat.

Apa itu SAT for Port Facility Personnel with Designated Security Duties (IMO M.C 3.25)?

Ini adalah program pelatihan berbasis IMO Model Course 3.25 yang ditujukan bagi personel dengan tugas keamanan spesifik di fasilitas pelabuhan, mencakup teknik inspeksi, kontrol akses, hingga penanganan insiden keamanan.

Apakah PFSP tetap dibutuhkan jika pelabuhan hanya melayani rute domestik?

Kewajiban penuh ISPS Code melekat pada fasilitas yang melayani kapal internasional (SOLAS ships). Namun, banyak otoritas pelabuhan domestik tetap mensyaratkan standar keamanan setara sebagai bagian dari tata kelola operasional yang baik. Konfirmasikan ketentuan spesifik ke KSOP setempat.