Berapa Gaji TKBM di Pelabuhan Indonesia? Sistem Upah dan Kisarannya

Gaji TKBM atau tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan tidak punya angka tunggal, karena sebagian besar dibayar berdasarkan kegiatan atau volume muatan yang dikerjakan, bukan gaji bulanan tetap.

Penghasilannya sangat bergantung pada ramai tidaknya kapal di pelabuhan, jenis muatan, dan tarif bongkar muat yang berlaku setempat. Serikat pekerja bahkan menyampaikan bahwa penghasilan banyak TKBM masih kerap di bawah upah minimum provinsi.

TKBM adalah pekerja yang melakukan pemuatan dan pembongkaran barang di pelabuhan, umumnya bernaung di bawah koperasi TKBM. Artikel ini membahas gambaran penghasilan TKBM dari sumber yang bisa dicek, sistem pengupahannya, komponen penghasilan, faktor yang memengaruhinya, jaminan sosial, sampai jenjang karier untuk penghasilan yang lebih baik.

Gambaran Penghasilan TKBM Saat Ini

Penghasilan TKBM hampir tidak tersedia di platform gaji seperti Jobstreet atau Indeed, karena pekerjaannya tidak direkrut lewat lowongan biasa. Gambaran yang bisa dicek berasal dari pernyataan serikat pekerja dan pemerintah di media nasional, seperti dirangkum di tabel berikut.

Sumber Temuan Tanggal
Bisnis.com, pernyataan Konfederasi Sarbumusi Masih banyak anggota TKBM yang melaporkan upah di bawah standar minimum, dan take home pay mereka kerap di bawah UMP. Menurut data mereka, sekitar 42.000 TKBM sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan 13 Oktober 2025
Bisnis.com, pernyataan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Kemenhub menyampaikan lima langkah penataan TKBM, termasuk kewajiban sertifikasi kompetensi, sistem kerja 24 jam 7 hari, sistem informasi online TKBM, dan pembatasan usia kerja di bawah 55 tahun, serta menekankan tarif dan biaya TKBM yang transparan tanpa pungutan tambahan 14 Oktober 2025
RRI, pernyataan Aliansi Serikat Pekerja TKBM Indonesia Serikat pekerja menyampaikan bahwa sebagian TKBM yang sudah memenuhi kewajiban sertifikasi justru tidak mendapat kesempatan bekerja di kegiatan bongkar muat tertentu, seperti di kapal dan floating crane 29 Januari 2026

Temuan di atas adalah pernyataan pihak terkait, bukan data upah resmi pemerintah. Sebagai patokan, penghasilan pekerja idealnya tidak berada di bawah UMP atau UMK setempat. Per 12 November 2026, UMP dan UMK 2027 belum ditetapkan, dengan tenggat pengumuman UMP paling lambat 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026, sehingga acuan yang berlaku masih UMP atau UMK 2026 di masing-masing daerah.

Sistem Pengupahan TKBM

Cara TKBM dibayar berbeda dengan pekerja pabrik atau gudang. Berikut pola yang umum berlaku, meski praktiknya bisa berbeda di setiap pelabuhan.

1. Hubungan TKBM, Koperasi TKBM, dan Perusahaan Bongkar Muat

Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan koperasi TKBM merupakan badan usaha mandiri dan wadah TKBM di pelabuhan. Perusahaan bongkar muat (PBM) yang membutuhkan tenaga kerja biasanya memesan regu TKBM melalui koperasi.

Koperasi kemudian mengatur penugasan regu, sementara upahnya dibayarkan dari tarif jasa bongkar muat yang disepakati. Aturan yang sama mewajibkan koperasi TKBM memiliki perjanjian kerja dengan TKBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Pola Upah Berdasarkan Kegiatan atau Volume Muatan

Upah TKBM umumnya dihitung per gilir kerja atau per kegiatan, bisa berupa upah harian maupun upah borongan berdasarkan volume muatan yang dibongkar atau dimuat. Semakin banyak kapal dan muatan yang dikerjakan, semakin besar penghasilan yang dibawa pulang. Sebaliknya, saat pelabuhan sepi, penghasilan bisa turun tajam.

3. Status Harian Lepas

Dalam banyak penelitian dan praktik di lapangan, TKBM dikenal sebagai pekerja harian lepas yang dibayar ketika ada pekerjaan. Status ini membuat penghasilan tidak tetap setiap bulan. Perjanjian kerja harian sendiri tidak diatur dalam UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sehingga masih mengacu pada PP 35 Tahun 2021.

4. Upah TKBM sebagai Bagian dari Tarif Jasa Bongkar Muat

Dalam pedoman perhitungan tarif bongkar muat dari Kementerian Perhubungan, tarif jasa bongkar muat ditetapkan atas kesepakatan penyedia dan pengguna jasa dengan memperhitungkan beberapa komponen biaya, salah satunya biaya tenaga kerja bongkar muat.

Artinya, upah TKBM sudah termasuk di dalam tarif yang dibayar pemilik barang. Besaran tarif ini berbeda di setiap pelabuhan, tergantung kesepakatan dan jenis muatannya.

Komponen Penghasilan TKBM

Penghasilan TKBM biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut. Tidak semua komponen berlaku di setiap pelabuhan.

1. Upah Kegiatan Bongkar Muat

Ini adalah komponen utama, yaitu upah per gilir kerja atau upah borongan berdasarkan muatan yang dikerjakan. Ketua regu atau koordinator regu biasanya menerima bagian yang lebih besar dibanding anggota karena tanggung jawabnya.

2. Tambahan untuk Kerja Hari Libur atau Muatan Khusus

Pedoman perhitungan tarif bongkar muat yang selama ini dirujuk, seperti diuraikan Ombudsman RI, mengenal perhitungan upah lembur untuk kerja pada hari Minggu atau hari libur resmi, tambahan upah atas kelebihan prestasi untuk pekerjaan tanpa alat mekanis, serta tambahan upah untuk muatan berbahaya, mengganggu, atau bernilai tinggi. Penerapannya tetap bergantung pada kesepakatan di masing-masing pelabuhan.

3. Uang Makan

Sebagian koperasi atau PBM memberikan uang makan atau konsumsi selama gilir kerja, terutama untuk kegiatan yang berlangsung lama atau malam hari. Besarnya mengikuti kebijakan masing-masing.

4. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Jaminan sosial adalah komponen perlindungan yang sangat penting bagi TKBM karena risiko kerjanya tinggi. Pembahasan lengkapnya ada di bagian jaminan sosial di bawah.

Faktor yang Memengaruhi Penghasilan TKBM

Dua TKBM di pelabuhan berbeda bisa membawa pulang penghasilan yang jauh berbeda. Berikut faktor penentunya.

1. Jumlah Kunjungan Kapal dan Volume Muatan

Karena dibayar per kegiatan, penghasilan TKBM naik turun mengikuti arus kapal. Pelabuhan yang ramai sepanjang tahun memberi pekerjaan lebih stabil dibanding pelabuhan kecil yang hanya disinggahi kapal beberapa kali dalam sebulan.

2. Jenis Muatan

Pekerjaan muatan curah, general cargo, dan peti kemas punya pola kerja yang berbeda. General cargo seperti karung dan barang kemasan biasanya masih banyak membutuhkan tenaga manusia, sedangkan peti kemas lebih banyak ditangani alat.

3. Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan Setempat

Karena upah TKBM bagian dari tarif jasa bongkar muat, besaran tarif yang disepakati di tiap pelabuhan sangat memengaruhi penghasilan. Itulah sebabnya pemerintah menekankan tarif yang transparan tanpa pungutan tambahan.

4. Kompetensi dan Posisi dalam Regu

TKBM yang dipercaya menjadi ketua atau koordinator regu, atau yang menguasai pekerjaan khusus, biasanya menerima bagian yang lebih besar. Kompetensi juga menentukan jenis pekerjaan yang bisa diambil.

5. Tingkat Mekanisasi Pelabuhan

Di terminal yang sudah banyak memakai alat seperti crane dan forklift, kebutuhan tenaga manual berkurang. Kondisi ini bisa mengurangi jumlah pekerjaan bagi TKBM yang hanya mengandalkan tenaga fisik, sehingga peningkatan keterampilan menjadi semakin penting.

Jaminan Sosial dan Perlindungan TKBM

Dalam forum yang sama dengan pernyataan Sarbumusi pada Oktober 2025, disampaikan bahwa pengelola TKBM wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Meski begitu, perlindungannya masih belum merata. Pendataan pekerja bongkar muat di daerah yang belum lengkap disebut sebagai salah satu tantangan dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial.

Pemerintah juga sedang menata pengelolaan TKBM. Kemenhub menyampaikan lima langkah strategis, mulai dari penguatan K3, kewajiban sertifikasi kompetensi, sistem kerja 24 jam 7 hari, sistem informasi online TKBM, sampai pembatasan usia kerja di bawah 55 tahun.

Permenkop UKM 6 Tahun 2023 Pasal 7 juga mensyaratkan TKBM berusia 18 sampai 55 tahun, berijazah minimal SMP, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan/atau surat keterangan pengalaman kerja.

Dari sisi Kemenhub, PM 3 Tahun 2026 Pasal 3A menyatakan tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat.

Jenjang Karier TKBM untuk Penghasilan yang Lebih Baik

TKBM tidak harus selamanya menjadi anggota regu. Jalur yang umum adalah dari anggota regu menjadi koordinator regu kerja, lalu dipercaya sebagai foreman yang memimpin satu pekerjaan bongkar muat secara utuh, hingga menjadi supervisor. Setiap kenaikan jenjang biasanya membawa tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar, terutama jika disertai pemahaman alur stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.

Langkah dan syaratnya dibahas di artikel cara menjadi foreman, sedangkan gambaran penghasilan di jenjang berikutnya bisa dilihat di artikel gaji foreman. Sebagai perbandingan, ada juga ulasan gaji operator crane dan gaji operator forklift bagi TKBM yang ingin beralih menjadi operator alat.

Sertifikasi TKBM sebagai Bekal Kerja di Pelabuhan

Pelatihan Training Diklat Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM - Port Academy - https://portacademy.id/program/tkbm/

Kewajiban bukti kompetensi di PM 3 Tahun 2026 membuat sertifikasi menjadi bekal penting bagi TKBM. Sertifikat tidak otomatis menaikkan upah, tetapi membantu memenuhi persyaratan kerja dan membuka peluang untuk mengambil pekerjaan yang lebih beragam di pelabuhan.

Pelatihan dan Sertifikasi TKBM di Port Academy membahas K3L, komunikasi di tempat kerja, stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Program ini bersertifikat BNSP, berlangsung 2 hari, dan bisa diikuti secara online maupun offline. Bagi TKBM yang sedang dipersiapkan menjadi koordinator regu, tersedia juga pelatihan Manajemen KRK TKBM.

Kesimpulan

Gaji TKBM tidak berupa angka tetap, karena upahnya umumnya dihitung per gilir kerja atau volume muatan, bernaung di bawah koperasi TKBM, dan menjadi bagian dari tarif jasa bongkar muat di tiap pelabuhan.

Serikat pekerja menyebut penghasilan banyak TKBM masih kerap di bawah UMP, dan perlindungan jaminan sosialnya belum merata. Pemerintah tengah menata pengelolaan TKBM, termasuk kewajiban bukti kompetensi lewat PM 3 Tahun 2026 dan syarat keanggotaan di Permenkop UKM 6 Tahun 2023.

Di tengah penataan ini, kompetensi yang terbukti menjadi bekal penting untuk bekerja dan berkembang di pelabuhan. Kalau Anda ingin memenuhi kebutuhan tersebut, pelatihan TKBM dengan sertifikasi BNSP dari Port Academy bisa menjadi langkah awal.

FAQ

Penulis
Picture of Capt. Teguh Iman Yulianto, M.Mar
Capt. Teguh Iman Yulianto, M.Mar
Instruktur maritim dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, mengawali karier sebagai perwira deck di berbagai kapal tanker dan general cargo hingga meraih Deck Officer Class I (ANT I). Sejak 2008 aktif sebagai dosen dan trainer, membawakan pelatihan berbasis Kementerian Perhubungan & BNSP untuk klien-klien industri pelabuhan dan migas. Bersertifikat Training of Trainers (IMO Model Course 6.09 & 6.10) dan menjadi trainer di Port Academy.
Picture of Capt. Teguh Iman Yulianto, M.Mar
Capt. Teguh Iman Yulianto, M.Mar
Instruktur maritim dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, mengawali karier sebagai perwira deck di berbagai kapal tanker dan general cargo hingga meraih Deck Officer Class I (ANT I). Sejak 2008 aktif sebagai dosen dan trainer, membawakan pelatihan berbasis Kementerian Perhubungan & BNSP untuk klien-klien industri pelabuhan dan migas. Bersertifikat Training of Trainers (IMO Model Course 6.09 & 6.10) dan menjadi trainer di Port Academy.